1 |
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PENSEROAN TERBATAS |
2 |
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH |
3 |
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN |
4 |
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR : 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH |
5 |
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN |
6 |
PERATURAN KEMENTERIAN MENTERI DALAM NEGERI (Permendagri) NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA LOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH |
7 |
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO : 1/POJK.05/2017, TENTANG PERIJINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PENJAMINAN |
8 |
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No 3/PPOJK.05/2017, TENTANG TATA KELOLA YANG BAIK LEMBAGA PENJAMINAN |
9 |
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN |
10 |
AKTA PENDIRIAN PT JAMKRIDA BANTEN NO : 10 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014 |
11 |
KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN NOMOR : 017/SK/DIR/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
|